Perkembangan Pers di
Indonesia
a.
Pers Zaman Penjajahan
Belanda
Perkembangan kegiatan jurnalistik diawali
oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan jurnalisme
sebagai alat perjuangan. Namun Penjajah Belanda, yang sangat mengetahui pengaruh surat kabar
terhadap masyarakat indonesia, Sejak pemerintah penjajah Belanda menguasai
Indoneisa, mereka mengetahui dengan baik pengaruh surat kabar terhadap
masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, mereka memandang perlu membuat
undang-undang khusus untuk membendung pengaruh pers Indonesia karena merupakan
momok yang harus diperangi.
Saruhum, dalam tulisannya yang berjudul “Perjuangan
Surat Kabar Indonesia” yang dimuar dalam sekilas “Perjuangan Surat
Kabar”, menyatakan: “Maka untuk membatasi pengaruh momok ini \, pemerintah
Hindia Belanda memandang tidak cukup mengancamnya saja dengan kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah ternyata dengan KUHAP itu saja tidak
mempan, maka diadakan pula artikel-artikel tambahan seperti artikel 153 bis dan
ter. 161 bis dan ter. dan artikel 154 KUHP. Hal itupun belum dianggap cukup,
sehingga diadakan pula Persbreidel
Ordonantie, yang memberikan hak kepada pemerintah penjajah Belanda untuk
menghentikan penerbitan surat kabar/majalah Indonesia yang dianggap berbahaya”.
Tindakan lain disamping persbeidel Ordonantie adalah Haatzai
Artikelen, karena pasal-pasalnya mengancam hukuman terhadap siapa pun yang
menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap
pemerintah Nederland dan Hindia Belanda (pasal 156 dan 155) dan terhadap
sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk di Hindia (pasal 154 dan 155).Beberapa
surat kabar yang terbit di zaman ini adalah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan Prijaji,
dan Java Bode.
Akibatnya, banyak korban berjatuhan, antara
lain S.K. Trimurti sampai
melahirkan di penjara, bahkan ada yang sampai dibuang ke Boven Digul.
Demikian juga zaman penduduk Jepang yang
totaliter dan fasistis, orang-orang surat kabar (pers) Indonesia banyak yang
berjuang tidak dengan ketajaman penanya (tulisan), melainkan menempuh cara dan
jalan lain (misalnya melalui organisasi keagamaan, pendidikan, politik, dan
sebagainya). Hal ini menggambarkan bahwa kehidupan pers ketika itu sangat
tertekan.
Surat kabar sebagai senjata untuk menyebarkan
cita-cita sudah dikenal di dalam sejarah dunia.Julian Caesar sebagai pendiri kemaharajaan Romawi pada abad
sebelum masehi, sudah mengetahui betapa pentingnya surat kabar sebagai senjata
yang tajam, sehingga ia menganjurkan untuk menerbitkan surat kabar Acta
Diurna.
b. Pers Masa Pergerakan
Masa pergerakan adalah masa bangsa Indonesia
berada dalam detik-detik terakhir penjajah Belanda sampai saat masuknya Jepang
menggantikan Belanda. Pers pada masa pergerakan tidak bisa dipisahkan dari
kebangkitan nasional bangsa Indonesia melawan penjajahan.
Setelah muncul pergerakan modern Budi Utomotanggal 20 mei 1980, surat
kabar yang dikeluarkan orang Indonesia lebih banyak berfungsi sebagai alat
perjuangan. Pers saat itu merupakan “terompet” dari organisasi pergerakan orang
Indonesia. Surat kabar nasional menjadi semacam perlemen orang Indonesia yang
terjajah. Pers menjadi pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki
nasib dan kedudukan bangsa.
Beberapa contoh harian yang terbit pada masa pergerakan,
antara lain sebagai berikut:
- Harian “Sedio Tomo” sebagai kelanjutan harian Budi
Utomo yang terbit di Yogyakarta, didirikan bulan Juni 1920.
- Harian “Darmo Kondo” terbit di Solo, yang dipimpin oleh
Sudarya Cokrosiswono.
- Harian “Utusan Hindia” terbit di Surabaya, yang
dipimpin oleh HOS. Cokroaminoto.
- Harian “Fajar Asia” terbit di Jakarta, dipimpin oleh
Haji Agus Salim.
- Majalah mingguan “Pikiran Rakyat” terbit di Bandung,
didirikan oleh Ir. Soekarno.
- Majalah berkala “Daulah Rakyat”, dipimpin oleh Moch
Hatta dan Sultan Syahrir.
Karena sifat dan isi pers pergerakan
antipenjajahan, pers mendapatkan tekanan dari pemerintahan Hindia Belanda.
Salah satu cara pemerintah Hindia Belanda saat itu adalah dengan memberikan hak
kepada pemerintah untuk memberantas dan menutup usaha penerbitan tanggal 13
Desember 1937.
Akhir
abad ke-19 hingga memasuki abad ke-20, dinamika pers dalam batas
persuratkabaran di Indonesia semakin meningkat. Tidak sedikit pribumi Indonesia
yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Seiring dengan perubahan dalam
masyarakat sejak kebangkitan nasionalisme, maka pers sebagai medium komunikasi
juga mewarnai perjuangan pergerakan untuk mencapai Indonesia merdeka. Dengan
karakteristik tersendiri, lahirlah pers nasional atau pers pergerakan. Menurut
Syamsul Basri bahwa pers dan wartawan dengan tulisan dan sepak terjangnya waktu
itu, berusaha menggalang dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk
bercita-cita memerdekakan Indonesia dari penjajah.
M. Tabrani, seorang wartawan dan tokoh
pergerakan, memberikan karakteristik pers nasional:
Pertama;
harus bercorak nasional dalam arti seluas-luasnya, kedua; menjadi pendukung
gagasan kemerdekaan, namun harus berpendapat luas dalam mengolah peristiwa dan fakta
yang di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan, ketiga; tenggang
menenggang.
Pers
pada masa perjuangan pergerakan nasional, telah menampakkan keterlibatannya
sebagai medium komunikasi. Ia cenderung menjadi alat perjuangan dari kaum
pergerakan. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pers nasional
merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan pergerakan nasional karena
sesungguhnya pers merupakan bagian dari perjuangan itu.
Surat kabar yang
oleh sebagian ahli diidentifikasi sebagai surat kabar pertama yang dimiliki dan
dierbitkan oleh bangsa Indonesia adalah Medan Priyayi yang diterbitkan oleh R.M. Tirtoadisuryo tahun
1907. Dan pendiri Medan Priyayi dianggap dianggap sebagai wartawan pertama
yang menggunakan surat kabar sebagai alat untuk membentuk pendapat umum.
Seiring dengan meningkatnya kesadaran kebangsaan yang aktualisasinya nampak
dari semakin banyaknya organisasi pergerakan, maka pers nasional juga semakin
menempatkan kedudukannya sebagai alat perjuangan pergerakan. Biasanya tokoh
pergerakan terlibat dalam kegiatan jurnalistik, bahkan banyak di antaranya yang
memulai aktivitasnya melalui profesi jurnalis.
Hampir semua organisasi pergerakan pada masa
itu memiliki dan menggunakan surat kabar atau majalah untuk menyuarakan ide-ide
dan aspirasi perjuangannya. Bung Karno ketika memberikan kata sambutan pada
hari ulang tahun koran “Sipatahoenan” yang ke-10 di tahun 1933, mengatakan
bahwa tiada perjuangan kemerdekaan secara modern yang tidak perlu memakai
penyuluhan, propaganda dan agitasi dengan pers. Pengakuan semacam ini
diungkap pula oleh Muhammad Hatta sewaktu membina koran PNI Baru, “Daulat
Rakjat”, yakni:
Memang majalah gunanya untuk menambah
pengetahuan, menambah pengertian dan menambah keinsyafan. Dan bertambah insyaf
kaum pergerakan akan kewajiban dan makna bergerak, bertambah tahu kita mencari
jalan bergerak. Sebab itu majalah menjadi pemimpin pada tempatnya. Dan
anggauta-anggauta pergerakan yang mau memenuhi kewajibannya dalam perjuangan
tidak dapat terpisah dari majalahnya.
Pengakuan
yang diungkapkan oleh kedua kampiun pergerakan tersebut memberi gambaran akan
pentingnya peranan pers dalam perjuangan pergerakan nasional.
Budi
Utomo pada awal pertumbuhannya telah mengambil alih Dharmo Kondo, majalah yang sebelumnya
dimiliki dan diterbitkan oleh orang Cina. Setelah mengalami masa pasang
surut dalam perkembangannya, harian Dharmo Kondo berubah nama menjadi Pewarta Oemoem, dan menjadi pembawa
suara Partai Indonesia Raya (Parindra). Selain Dharmo Kondo, Budi Utomo pernah
juga menerbitkan Budi Utomo (1920), Adilpalamerta (1929), dan Toentoenan Desapada tahun 1930.
Sementara
itu Sarekat Islam setelah mengadakan kongresnya yang pertama pada tahun 1931 di
Surabaya, menerbitkan Oetoesan
Hindia. SI juga menerbitkan Bendera
Islam, Sarotama,Medan Moelimin, Sinar Djawa, Teradjoe.
Indische
Partij di bawah pimpinan Tiga Serangkai menjadikan Het Tijdsichrift dan De Expressebagai alat propagandanya. Melalui kedua media ini,
tulisan-tulisan tokoh Indische Partij dimuat. Di antaranya yang terkenal adalah
tulisan Suardi Suryaningrat yang berjudul
Als ik eens Nederlander was (Andaikata Aku Seorang Belanda).
Lahirnya
PKI (1920) makin menambah jumlah surat kabar partai. Pada akhir tahun 1926, tercatat
lebih dari dua puluh penerbitan PKI yang tersebar di berbagai kota.
Di
lain tempat, organisasi pergerakan yang ada di negeri Belanda, Perhimpunan
Indonesia telah menerbitkan medianya Indonesia Merdeka yang sebelumnya bernama
Hindia Putera.11) Tulisan-tulisan tokoh PI dalam majalah
tersebut banyak berpengaruh terhadap perjuangan pergerakan di tanah air.
Bukan
hanya organisasi politik yang menerbitkan pers, tapi organisasi kedaerahan,
organisasi kepemudaan, organisasi yang bersifat sosial keagamaan turut pula
menerbitkan surat kabar atau majalah. Para perkumpulan ini telah menyadari
pentingnya sebuah media pers untuk menyampaikan aspirasi perjuangan.
Syamsul Basri menjelaskan peranan pers yang
menentukan dalam perjuangan pergerakan nasional, yakni:
- Menyadarkan masyarakat/bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah
hak yang harus diperjuangkan
- Membangkitkan dan mengembangkan rasa percaya diri, sebagai syarat
utama memperoleh kemerdekaan
- Membangkitkan dan mengembangkan rasa persatuan
- Membuka mata bangsa Indonesia terhadap politik dan praktek kolonial
Belanda.12)
Demikianlah
peranan pers nasional sebagai alat perjuangan dengan orientasinya yang
mendukung perjuangan pergerakan nasional telah mengambil bagian penting dari
epsidoe perjuangan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Di samping sebagai wadah
di mana ide-ide dan aspirasi organisasi disuarakan, juga telah berperan dalam
menyadarkan dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan yang kemudian
menjadi senjata ampuh melawan politik devide et impera Belanda.
c. Pers
Masa Penjajahan Jepang
Era ini
berlangsung dari 1942 hingga 1945, yakni selama penjajahan Jepang. Selam
periode ini situasi politik Indonesia mengalami perubahan yang radikal. Dalam
era ini juga pers Indonesia belajar tentang kemapuan media massa sebagi alat
mobilisasi massa untuk tujuan tertentu. Pada era ini pers Indonesia mengalami
kemajuan dalam hal teknis namun juga mulai diberlakukannya izin penerbitan pers.
Dalam masa ini
surat kabar berbahasa Belanda diberangus dan beberapa surat kabar baru
diterbitkan meskipun dikontrol ketata oleh Jepang. Selain itu Jepang juga
mendirikan Jawa Shinbun Kai dan cabang kantor berita Domei dengan menggabungkan
dua kantor berita yang ada di Indonesia yakni Aneta dan Antara.
Pada masa penjajahan Jepang, orang-orang surat kabar (pers) Indonesia
banyak yang berjuang tidak dengan ketajaman penanya melainkan dengan jalan lain
seperti organisasi keagamaan , pendidikan dan politik. Hal ini menunjukkan
bahwa di masa Jepang pers Indonesia tertekan. Surat kabar yang
beredar pada zaman penjajahan Belanda dilarang beredar, meskipun begitu ada lima media yang mendapat izin terbit,
yaitu: Asia
Raja, Tjahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia.
Walaupun
pers tertekan dimasa Jepang namun ada beberapa keuntungan antara lain :
·
Pengalaman
yang diperoleh para karyawan pers indonesia bertambah. Terutama dalam
penggunaan alat cetak yang canggih ketimbang Zaman belanda.
·
Penggunaan
bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin sering dan luas.
·
Adanya
pengajaran untuk rakyat agar berpikir kritis terhadap berita yang disajikanoleh
sumber-sumber resmi Jepang.
d. Pers Masa Revolusi Kritis
Periode revolusi fisik terjadi antara tahun 1945 sampai
1949. Masa itu adalah masa bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan
yang berhasil diraihnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda ingin kembali
menduduki Indonesia sehingga terjadilah perang mempertahankan kemerdekaan. Pada
saat itu, pers terbagi menjadi dua golongan, yaitu:
- Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh tentara
pendudukan Sekutu dan Belanda yang selanjutnya dinamakan Pers Nica (Belanda).
- Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh orang
Indonesia yang disebut Pers
Republik.
Kedua golongan ini sangat berlawanan. pers
Republik disuarakan oleh kaum Republik yang berisi semangat mempertahankan
kemerdekaan dan menetang usaha penduduk Sekutu. Pers benar-benar menjadi alat
perjuangan masa itu. Sebaliknya, Pers Nica berusaha mempengaruhi rakyat
Indonesia agar menerima kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia.
Beberapa contoh koran Republik yang muncul
pada masa itu, antara lain: harian “Merdeka”, “ Sumber”, “Pemandangan”,
“Kedaulatan Rakyat” Nasional” dan “Pedoman”. Jawatan Penerangan Belanda
menerbitkan Pers Nica,
antara lain: Warta Indonesia” di Jakarta , “Persatuan “ di Bandung, Sulung
Rakya di Semarang, “Pelita Rakyat” di Surabaya, dan “Mustika” di Medan. Pada
masa revolusi fisik inilah Persatuan Wartawan Indonesia (PMI) dan Serikat
Pengusaha Surat Kabar (SPS) lahir. Kedua organisasi ini mempunyai
kedudukan penting dalam sejarah pers Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia untuk pertama
kali mengeluarkan peraturan yang membatasi kemerdekaan pers pada tahun 1948.
Menurut Smith, “dalam
kegembiraan kemerdekaan ini, pers dan pemerintahan bekerja bergandeng tangan
erat sekali dalam seratus hari pertama masa merdeka itu”.
Pemerintahan memerlihatkan itikad baik
terhadap pers dan berusaha membantunya dengan mengimpor dan mensubsidi kertas
koran dan dengan memberikan pinjaman uang. Pada awalnya semua berjalan lancar,
namun saat pers mulia bertindak dengan menyerang pemerintahan dan tokoh-tokoh
masyarakat sampai pada presiden sendiri, tampaknya pemerintah yang baru ketika
itu belum dapat menerima kritikan yang pedas.
Sesuai dengan fungsi, naluri, tradisinya,
pers harus menjadi penjaga kepentingan publik (publik watchadog). Pers
telah menyampaikan pesan-pesan yang diperlukan oleh yang terlampau berat,
sehingga pemerintah mulai memukul balik pers. Konflik keduanya berkembang
menjadi pertentangan permanen dan pers dipaksa tunduk di bawah kekuasaan
pemerintah.
Untuk menangani masalah-masalah pers,
pemerintahan membentuk Dewan Pers pada
tanggal 17 Maret 1950. Dewan pers tersebut terdiri dari orang-orang
persuratkabaran. cendikiawan, dan pejabat-pejabat pemerintahan, dengan tugas:
- Penggantian undang-undang pers kolonial,
- Pemberian dasar sosial-ekonomis yang lebih kuat kepada
pers Indonesia (artinya fasilitas-fasilitas kredit dan mungkin juga
bentuan pemerintahan),
- Peningkatan mutu jurnalisme Indonesia,
- Pengaturan yang memadai tantang kedudukan sosial dan
hukum bagi wartawan Indonesia (artinya, tingkat hidup dan tingkat gaji,
perlindungan hukum, etika jurnalistik, dan lain-lain)
Namun, akibat kekuasaan pemerintah yang tidak
terlawan, organisasi-organisasi pers tidak berkutik. Tidak tampak bukti bahwa
lembaga-lembaga ini berhasil membelokkan jalannya kegiatan-kegiatan antipers
secara berarti.
e.
Pers Masa Demokrasi Liberal
Dunia internasional mengakui Indonesia
sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat pada Desember 1949. Surat kabar
Indonesia Raya sendiri, pertama kali terbit di Jakarta, dengan nomor pertama
yang tiba di tangan pembaca, berselang dua hari sesudah peristiwa penandatanganan
pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, 27 Desember 1949. Sementara, lebih
dari setahun sebelumnya yakni 29 November 1948, di Jakarta juga telah terbit
harian Pedoman yang dibawahi oleh Rosihan Anwar, harian Merdeka yang telah
terbit sejak 1 Oktober 1945 dan Indonesia Merdeka yang terbit sejak 4 Oktober
1945.
Era liberal itu, ditandai dengan
peningkatan tiras surat kabar di Indonesia. Tahun 1950, sebanyak 67 harian yang
terbit berbahasa Indonesia bertiras sekitar 338.300 eksemplar. Kemudian pada
1957, jumlah harian di Indonesia bertambah menjadi 96 judul dengan tiras
mencapai 888.950 eksemplar. Setahun sebelum pemilihan umum pertama, 1955,
terdapat setidaknya 27 koran yang terbit di Jakarta. Total tiras seluruh surat
kabar tersebut mencapai 320.000 eksemplar, dengan empat surat kabar besar,
yakni harian Rakyat, koran organ PKI yang mempunyai tiras hingga 55.000
eksemplar, Pedoman yang berorientasi PSI dengan tiras 48.000 eksemplar, Suluh
Indonesia yang ditengarai oleh organ PNI dengan tiras 40.000 eksemplar dan
harian Abadi yang berorientasi Masyumi dengan tiras 34.000 eksemplar.
Sepanjang masa demokarasi konstitusional hingga
pemberlakuan undang-undang darurat perang pada 1957, terdapat setidaknya tujuh
kabinet koalisi. Ketika mencapai puncak kekuasaannya, setiap partai yang
memerintah tentu memberikan perhatian yang lebih besar kepada organ-organ dan
para pengikutnya. Seperti, menyediakan kredit pendanaan pers serta keperluan
kantor. Sementara, di lain pihak, surat kabar dari kaum oposisi berulang kali
diberangus. Pada tahun selanjutnya, pers dan wartawan di Indonesia masih
diliputi suasana penuh tantangan akibat dari berlarut-larutnya revolusi dan
masih manifesnya penjajah untuk kembali ke Indonesia.
Dapat
dikatakan bahwa setelah kemerdekaan, semangat yang menjiwai perjuangan
kemerdekaan mulai luntur, terjadi persaingan keras antar kekuatan politik. Pers
Indonesia ikut larut dalam arus ini, terjadi perubahan watak dari pers
perjuangan menjadi pers partisipan. Pers sekadar menjadi corong partai politik.
Meskipun pers bersifat partisipan, bisa dikatakan periode ini adalah masa
bahagia yang singkat buat kebebasan pers, khususnya untuk wartawan politik.
Inilah akhir periode kebebasan pers di Indonesia dan awal rezim Orde lama
berkuasa.
Di era demokrasi liberal, landasan kemerdekaan
pers adalah Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950. Pada pasal
19 Konstitusi RIS 1949, disebutkan “Setiap orang bethak atas kebebasan
mempunyai dan mengeluarkan pendapat”. Kemudian pasal ini juga di
cantumkan di dalam UUD Sementara 1950.
Awal
pembatasan terhadap kebebasan pers adalah efek samping dari keluhan wartawan
lokal terhadap pers Belanda dan Cina, oleh karena itu Negara mencari cara untuk
membatasi penerbitan asing di Indonesia, sebab pemerintah tidak ingin
membiarkan ideologi asing merongrong UUD, sehingga pemerintah mengadakan
pembreidelan pers namun tidak hanya kepada pers asing saja.
Tindakan
pembatasan pers terbaca dalam artikel Sekretaris Jenderal Kementerian
Penerangan, Ruslan Abdulgani, antara lain….”khusus di bidang pers beberapa
pembatasan perlu dilakukan atas kegiatan-kegiatan kewartawanan orang-orang
asing….”
f. Pers
Masa Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama
Lebih kurang 10 hari setelah
Dekrit Presiden RI menyatakan kembali ke UUD 1945, tindakan tekanan pers terus
berlangsung, yaitu pembredelan terhadap kantor berita PIA dan surat kabar
Republik, Pedoman, Berita Indonesia, dan Sin Po dilakukan oleh penguasa perang
Jakarta. Hal ini tercermin dari pidato Menteri Muda Penerangan Maladi dalam
menyambut HUT Proklamasi Kemerdckaan RI ke-14, antara lain: “Hak kebebasan
individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan
kedaulatan rakyat. Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh
penghasilan sebagaimana dijamin UUD 1945 harus ada batasnya: keamanan negara,
kepentingan bangsa, moral dan kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab
kepada Tuhan Yang Maha Esa”
Awal
tahun 1960 penekanan kebebasan pers diawali dengan peringatan Menteri Muda
Maladi bahwa “langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap surat kabar,
majalah-majalah, dan kantor-kantor berita yang tidak menaati peraturan yang
diperlukan dalam usaha menerbitkan pers nasional”. Masih tahun 1960 penguasa
perang mulai mengenakan sanksi-sanksi perizinan terhadap pers.
Tahun
1964 kondisi kebebasan pers makin buruk: digambarkan oleh E.C. Smith dengan
mengutip dari Army Handbook bahwa Kementerian Penerangan dan badan-badannya
mengontrol semua kegiatan pers. Perubahan ada hampir tidak lebih sekedar
perubahan sumber wewenang, karena sensor tetap ketat dan dilakukan secara
sepihak.
Tindakan penekanan terhadap kemerdekaan
pers oleh penguasa Orde Lama bertambah dengan meningkatnya ketegangan dalam
pemerintahan. Tindakan penekanan ini merosot ketika ketegangan dalam
pemerintahan menurun. Lebih-lebih setelah percetakan diambil alih pemerintah
dan wartawan wajib untuk berjanji mendukung politik pemerintah, sehingga sangat
sedikit pemerintah melakukan tindakan penekanan kepada pers.
Pers
di masa demokrasi liberal (1949-1959) landasan kemerdekaan pers adalah
konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950, yaitu Setiap orang berhak atas
kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Isi pasal ini kemudian
dicantumkan dalam UUD Sementara 1950. Awal pembatasan pers di masa demokrasi
liberal adalah
efek samping dari keluhan wartawan terhadap pers Belanda dan Cina, namun
pemerintah tidak membatasi pembreidelan pers asing saja tetapi terhadap pers
nasional. Demokrasi liberal berakhir ketika Orde Lama dimulai. Era
demokrasi liberal adalah sejak Pemilu 1955 hingga Dekrit Presiden 1959.
Pada masa orde lama kebebasan pers
cukup dijamin, karena masa itu adalah masa dimana pers merupakan sarana yang
dipakai pemerintah maupun oposisi untuk menyiarkan kebijakannya dan pers itu
sendiri menjadi lebih berkembang dengan hadirnya proyek televisi pemerintah
yaitu TVRI. Sejak
tahun 1962 inilah Televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar
hitam putih. Namun, karena TVRI adalah stasiun televisi milik negara, maka
pemerintah jugalah yang menguasainya. Berikut ini merupakan ciri-ciri pers pada
masa orde lama:
·
Terbagi
atas beberapa jenis, yaitu umum dan politik.
·
Pers
berafiliasi ke partai politik amat banyak dan justru oplahnya tinggi. Contohnya: Suluh Marhaen ke PNI (Partai Nasional
Indonesia) dan Bintang Timur berafiliasi ke PKI (Partai Komunis
Indonesia)
·
Penyerangan
terhadap lawan politik amat lazim. Headline (kepala berita) dan karikatur yang
sarkastis/kasar amat lazim digunakan. Bahkan tidak tabu menggambarkan lawan
politik sebagai anjing misalnya, meski ia menjabat sebagai menteri sekalipun.
·
Menjelang
Orde Lama jatuh, muncul media massa yang anti Soekarno dan Orde Lama. Terbagi
menjadi media kampus seperti Harian KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia)
atau Gelora Mahasiswa UGM. Sementara media umum seperti Kompas.
·
Radio
swasta niaga nyaris tidak ada. Hanya ada RRI yang jangkauannya luas. Namun ada
radio komunitas yg dibuat mahasiswa seperti Radio ARH (Arief Rahman Hakim) dari
UI dgn jangkauan terbatas.
Contoh pers umum yaitu Indonesia Raya, Merdeka.
g.
Pers Orde Baru
Pada
awal kepemimpinan orde baru menyatakan bahwa membuang jauh praktik demokrasi
terpimpin diganti dengan demokrasi Pancasila, hal ini mendapat sambutan positif
dari semua tokoh dan kalangan, sehingga lahirlah istilah pers Pancasila. Menurut sidang pleno ke 25 Dewan Pers bahwa
Pers Pancasila adalah pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi, sikap, dan
tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hakekat
pers Pancasila adalah pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab
dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif,
penyalur aspirasi rakyat, dan kontrol sosial yang konstruktif.
Masa kebebasan ini berlangsung selama delapan
tahun disebabkan terjadinya peristiwa malari (Lima Belas Januari 1974) sehingga pers
kembali seperti zaman orde lama. Dengan peristiwa malari beserta
beberapa peristiwa lainnya, beberapa surat kabar dilarang terbit/dibredel, yaitu Kompas, Harian Indonesia Raya dan Majalah Tempo yang merupakan contoh-contoh kentara dalam sensor kekuasaan ini. Pers
pasca peristiwa malari cenderung pers yang mewakili kepentingan penguasa,
pemerintah atau negara. Kontrolterhadap pers ini dipegang melalui Departemen Penerangan
dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal inilah yang kemudian memunculkan
Aliansi Jurnalis Indepen yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih,
Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara. Pemerintah orde
baru menganggap bahwa pers adalah institusi politik yang harus diatur dan
dikontrol sebagaimana organisasi masa dan partai politik.
Pada awal kekuasaan orde baru, Indonesia
dijanjikan akan keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat. Masyarakat saat
itu bersuka-cita menyambut pemerintahan Soeharto yang diharapkan akan mengubah
keterpurukan pemerintahan orde lama. Pemerintah pada saat itu harus melakukan
pemulihan di segala aspek, antara lain aspek ekonomi, politik, social, budaya,
dan psikologis rakyat. Indonesia mulai bangkit sedikit demi sedikit, bahkan
perkembangan ekonomi pun semakin pesat. Namun sangat tragis, bagi dunia pers di
Indonesia. Dunia pers yang seharusnya bersuka cita menyambut kebebasan pada masa
orde baru, malah sebaliknya. Pers mendapat berbagai tekanan dari pemerintah.
Tidak ada kebebasan dalam menerbitkan berita-berita miring seputar pemerintah.
Bila ada maka media massa tersebut akan mendapatkan peringatan keras dari
pemerintah yang tentunya akan mengancam penerbitannya.
Pada masa orde baru, segala penerbitan
di media massa berada dalam pengawasan pemerintah yaitu melalui departemen
penerangan. Bila ingin tetap hidup, maka media massa tersebut harus
memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan orde baru. Pers seakan-akan
dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers
tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya yaitu sebagai pendukung dan pembela
masyarakat.
“Pada masa orde baru pers Indonesia
disebut sebagai pers pancasila. Cirinya adalah bebas dan bertanggungjawab”.
(Tebba, 2005 : 22). Namun pada kenyataannya tidak ada kebebasan sama sekali,
bahkan yang ada malah pembredelan.
Tanggal 21 Juni 1994, beberapa media
massa seperti Tempo, deTIK, dan editor dicabut surat izin penerbitannya atau
dengan kata lain dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi
tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat Negara. Pembredelan
itu diumumkan langsung oleh Harmoko selaku menteri penerangan pada saat itu.
Meskipun pada saat itu pers benar-benar diawasi secara ketat oleh pemerintah,
namun ternyata banyak media massa yang menentang politik serta
kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan perlawanan itu ternyata belum berakhir.
Tempo misalnya, berusaha bangkit setelah pembredelan bersama para pendukungnya
yang hantu rezim Soeharto.
h. Pers
Masa Reformasi
Pada tanggal 21 Mei 1998 orde baru tumbang
dan mulailah era reformasi. Tuntutan reformasi bergema ke semua sektor
kehidupan, termasuk sektor kehidupan pers. Selama rezim orde lama dan ditambah
dengan 32 tahun di bawah rezim orde baru, pers Indonesia tidak berdaya karena
senantiasa ada di bawah bayang-bayang ancaman pencabutah surat izin terbit.
Sejak masa reformasi tahun 1998,
pers nasional kembali menikmati kebebasan pers. Hal ini sejalan dengan alam
reformasi, keterbukaan, dan demokrasi yang diperjuangkan rakyat Indonesia.
Akibatnya, awal reformasi banyak bermunculan penerbitan pers atau koran,
majalah, atau tabloid baru. Di Era reformasi pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini disambut gembira dikalangan pers,
karena tercatat beberapa kemajuan penting dibanding dengan undang-undang
sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers
(UUPP).
Dalam Undang-Undang ini, dengan
tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara (pasal 4).
Itulah sebabnya mengapa tidak lagi disinggung perlu tidaknya surat ijin terbit,
yaitu terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan
pelarangan penyiaran sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2.
Dalam mempertanggungjawabkan
pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar
wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan
identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika wartawan dimintai keterangan
pejabat penyidik atau dimintai mnejadi saksi di pengadilan.
Pada masa reformasi, Undang-Undang tentang
pers No. 40 1999, maka pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:
a. Memenuhi hak masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan informasi.
b. Menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan.
c. Mengembangkan
pendapat umum berdasar informasi yang tepat, akurat, dan benar.
d. Melakukan
pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum.
e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
